Peran Kepolisian Maritim dalam Penegakan Hukum di Laut sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Maritim harus bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI AL dan Bea Cukai untuk menegakkan hukum di laut.

Menurut Kombes Pol. Drs. Dwi Prasetyo, Direktur Polairud Baharkam Polri, “Peran Kepolisian Maritim sangat strategis dalam menjaga keamanan laut dan menindak pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Tanpa keberadaan Polairud, penegakan hukum di laut akan sulit dilakukan.”

Salah satu tugas utama Kepolisian Maritim adalah patroli laut untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, dan penangkapan ilegal. Dalam hal ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa “Kepolisian Maritim harus proaktif dalam menjaga keamanan laut demi kepentingan bangsa dan negara.”

Selain itu, Kepolisian Maritim juga berperan dalam penegakan hukum melalui kerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut. Menurut Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, “Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.”

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Maritim harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai. Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol. Drs. Boy Rafli Amar, “Kepolisian Maritim harus terus melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar dapat menghadapi tantangan di laut dengan baik.”

Dengan peran yang strategis dalam penegakan hukum di laut, Kepolisian Maritim diharapkan dapat menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia demi kepentingan bersama. Melalui kerjasama lintas sektor dan peningkatan kapasitas, Kepolisian Maritim akan semakin efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan laut yang aman dan sejahtera.