Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga kedaulatan negara. Karena itu, pemerintah harus bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggar batas laut Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. “Kita tidak bisa main-main dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk dalam hal penegakan hukum di laut,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.

Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi di Indonesia adalah illegal fishing oleh kapal asing. Hal ini tentu merugikan negara dan juga para nelayan lokal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Arifsyah M. Nasution, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia juga harus melibatkan kerjasama antarinstansi dan juga dengan negara lain. “Kerjasama lintas sektoral dan lintas negara sangat penting dalam menangani pelanggaran batas laut di Indonesia,” ujar Arifsyah M. Nasution.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia yang dilakukan secara konsisten dan sinergis, diharapkan kedaulatan negara dapat terjaga dengan baik. Semua pihak harus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan laut Indonesia.