Peran kebijakan keamanan laut sangat penting dalam mencegah penyelundupan dan kejahatan laut. Kebijakan ini menjadi landasan bagi negara-negara untuk mengatur dan mengawasi aktivitas di perairan mereka demi menjaga keamanan dan ketertiban.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman, kebijakan keamanan laut harus diterapkan secara konsisten dan terkoordinasi untuk menangani berbagai ancaman di laut. “Kebijakan keamanan laut harus dijalankan dengan baik agar dapat mencegah penyelundupan dan kejahatan laut yang merugikan negara,” ujarnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mencegah penyelundupan dan kejahatan laut adalah dengan meningkatkan patroli laut dan kerjasama antarnegara. “Kerjasama antarnegara sangat penting dalam mengatasi masalah keamanan laut, termasuk dalam pencegahan penyelundupan dan kejahatan laut,” kata Achmad Taufiqoerrochman.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Sahrul Ridho, kebijakan keamanan laut yang efektif harus didukung oleh peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas. “Peran kebijakan keamanan laut tidak hanya sebatas aturan di atas kertas, tetapi juga harus diimplementasikan dengan baik melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan,” ujarnya.

Dalam upaya mencegah penyelundupan dan kejahatan laut, peran kebijakan keamanan laut sebagai instrumen pengaturan dan penegakan hukum di laut tidak bisa dianggap remeh. Diperlukan kerjasama antarnegara, peningkatan patroli laut, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dengan demikian, kita dapat menjaga kedaulatan laut dan melindungi sumber daya alam yang ada di dalamnya.